Kapolda Papua Barat Pimpin Penyerahan Dipa T.A 2021

  • Whatsapp
Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Polri T.A 2021 dan Penandatanganan Pakta Integritas. (22/12)

Jurnal RB Polri, Manokwari – Menjelang akhir tahun 2020, Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat menggelar kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Polri T.A 202, yang disertakan dengan penandatanganan pakta integritas oleh masing-masing Kasatker Jajaran Polda Papua Barat.

Penandatanganan pakta integritas dan penyerahan Dipa anggaran baru di tahun 2021 yang dilaksanakan di Mapolda Papua Barat ini di pimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing dan dihadiri oleh Wakapolda, Irwasda Polda, Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Kepala Perbendaharaan Negara wilayah Manokwari, PJU Polda, Para Kapolres Jajaran, dan para Kasatker jajaran Polda Papua Barat, Selasa (22/12).

Bacaan Lainnya

Kapolda Papua Barat dalam sambutannya mengatakan, bahwa pada tanggal 25 November 2020 lalu, Presiden telah menyerahkan DIPA T.A. 2021 secara virtual kepada seluruh kementerian dan lembaga serta seluruh gubernur se-Indonesia selama satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

“Dimana DIPA ditujukan untuk mempercepat penyerapan anggaran sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak segera memulai program atau kegiatan, dan bagi program atau kegiatan yang telah dilaksanakan secara maksimal dan mencapai hasil yang baik perlu dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan,” kata Kapolda mengawali sambutannya.

Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Petrus Patriage R. Renwarin.

Kapolda menjelaskan, dengan tersusunnya DIPA 2021 kali ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian proses perencanaan yang dilakukan oleh satuan kerja masing-masing satker jajaran Polda Papua Barat sepanjang tahun 2020, mulai dari penyusunan rencana kebutuhan anggaran, pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran sampai dengan ditetapkan menjadi Dipa.

“Saya selaku pimpinan menghimbau kepada seluruh kasatker untuk memberikan perhatian kepada fungsi perencana di satker masing-masing, karena keberhasilan yang kita capai baik di bidang pembinaan maupun operasional tanpa adanya perencanaan mustahil kita semua dapat melaksanakan kegiatan tanpa di dukung anggaran,” jelasnya.

Terkait anggaran, pada tahun 2021 banyak penambahan anggaran pembangunan konstruksi untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan personil, semua ini tidak lepas dari adanya komunikasi yang baik antara pimpinan di Polda Papua Barat dan Pejabat Mabes Polri.

“Pada tahun 2021 ini, alokasi anggaran yang dikelola Polda Papua Barat sebesar Rp870.6 Miliar, untuk belanja pegawai, barang dan modal. Dibandingkan dengan anggaran dipa tahun 2020 sebesar Rp772.7 Miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp97.8 Miliar atau naik 12,66%,” paparnya.

Irjen Tornagogo Sihombing menambahkan, bahwa untuk tahun 2021 polda Papua Barat mendapat alokasi belanja modal cukup besar yang diperuntukkan untuk pembangunan diantaranya; pembangunan SPN Polda Papua Barat, Polres Manokwari Selatan, rumah dinas Polsubsektor ayau Polres Raja Ampat, ditambah dengan anggaran yang pada tahun 2020 terdapat penyesuaian alokasi anggaran akibat adanya pandemi covid-19 yang meliputi pembangunan gedung kantor Satbrimob, pembangunan dermaga polairud, pembangunan gedung kantor polres Sorsel.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Kapolda menekankan dan berharap untuk pelaksanaan anggaran kedepan perlu adanya komitmen bersama dengan menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab oleh para KPA atas anggaran yang diterima melalui kesepakatan bersama, berupa penandatanganan pakta integritas.

“Dengan adanya penandatanganan pakta integritas nantinya apa yang KPA laksanakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang ada untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang / jasa dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, kejujuran dan memenuhi ketentuan Perundang-undangan guna terselenggaranya good governance dan clean goverment,” pungkasnya. (*)

Pos terkait