Satpol PP Jakbar Himpun Rp 85 Juta dari Denda Pelanggar PSBB

  • Whatsapp

Jurnal RB Polri, Jakarta – Jelang akhir tahun, Satpol PP Jakarta Barat telah mengumpulkan denda sebanyak Rp 85 juta dari perkantoran dan sektor industri yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Jenis pelanggaran di masing-masing kantor beragam, mulai dari tidak menyediakan sarana cuci tangan hingga tindak menjaga jarak di antara pegawainya.

“Jenis pelanggarannya tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan air dan sabun, tidak mengatur waktu kunjungan, tidak melaksanakan cek suhu tubuh dengan thermogun, tidak menjaga jarak, dan sebagianya,” kata Kasatpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat seperti dilansir dari laman kompas, Rabu (30/12/2020).

Besaran denda administratif yang dilayangkan kepada tiap perkantoran berbeda-beda, mulai dari Rp 3 juta hingga yang terbesar ialah Rp 20 juta.

Selain diberikan sanksi denda administratif, beberapa perkantoran juga diberikan sanksi berupa penutupan sementara selama 3×24 jam.

“Contohnya salah satu kantor di Ruko Sentra Graha ditutup selama 3×24 jam pada 19 Oktober lalu karena tidak menjaga jarak antarpegawai,” ujar Tamo.

Selain itu, ada juga kantor yang ditutup selama 3×24 jam karena tidak membentuk tim penanganan Covid-19.

Adapun, ketentuan denda administratif ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Di dalam pergub tersebut, perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan, sekolah, tempat ibadah, transportasi umum, dan warung makan diwajibkan melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Perlindungan kesehatan masyarakat tersebut meliputi pembentukan tim penanganan Covid-19; memantau, memperbaharui, dan melaporkan perkembangan informasi tentang Covid-19; menerapkan batasan kapasitas jumlah orang; mewajibkan pekerja menggunakan masker.

Adapun, ketentuan denda administratif ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Di dalam pergub tersebut, perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan, sekolah, tempat ibadah, transportasi umum, dan warung makan diwajibkan melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Perlindungan kesehatan masyarakat tersebut meliputi pembentukan tim penanganan Covid-19; memantau, memperbaharui, dan melaporkan perkembangan informasi tentang Covid-19; menerapkan batasan kapasitas jumlah orang; mewajibkan pekerja menggunakan masker.

Kemudian, tempat-tempat tersebut juga harus memastikan seluruh area kerja dibersihkan dengan disinfektan, menerapkan pemeriksaan suhu tubuh, menyediakan hand sanitizer, menyediakan sarana cuci tangan.(*)

Pos terkait