Maklumat Kapolri Tidak Hilangkan Kebebasan Pers

  • Whatsapp

Jurnal RB Polri, Jakarta – Mabes Polri menegaskan tak melarang media menyiarkan berita terkait Front Pembela Islam (FPI) menyusul adanya Maklumat Kapolri nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono memastikan Maklumat Kapolri terkait Front Pembela Islam (FPI) tidak ditujukan untuk produk jurnalistik di media massa. Polri menilai kebebasan pers dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Salah satu wujudnya adalah lewat penandatanganan MoU dengan Dewan Pers untuk mendukung kinerja pers agar sesuai UU.

Bacaan Lainnya

“Dalam maklumat itu di poin 2D, tidak menyinggung media atau pers, sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tak perlu risau karena dilindungi UU pers, kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional,” ujar Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya kepada media, di Jakarta. Minggu (3/1/2021).

Argo menambahkan konten yang dilarang dalam Pasal 2d merupakan konten-konten yang melanggar undang-undang. Misalnya konten yang provokatif, berpotensi menimbulkan perpecahan suku, agama, dan ras.

“Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial yang sifatnya provokatif”, jelasnya.

Argo memperjelas, poin aturan tersebut hanya akan digunakan bila ada pihak yang memproduksi dan menyebar konten yang bertentangan dengan konstitusi dan ideologi Pancasila, serta mengancam NKRI.(*)

Pos terkait