Waka Polda Papua Barat, Pimpin Pencanangan Zona Integritas WBK/WBBM 11 Satker Polda Papua Barat Secara Serentak

  • Whatsapp
test
test

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Dr Tornagogo Sihombing, SIK, MSI  Dalam Sambutan yang dibacakan oleh Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Petrik R Renwarin, SH, MSi ketika Mencanangkan Zona Integritas menuju WBK, menyampaikan seiring dengan kemajuan zaman, tuntutan masyarakat semakin berubah, transparansi menguat, pelayanan publik pun semakin diharapkan memudahkan urusan masyarakat, praktik suap dan pungli menjadi musuh bersama, publik juga mengharapkan unsur pelayanan pemerintah yang berbelit makin dipangkas. karena yang dibutuhkan kedepan adalah kecepatan, cepat melayani, cepat beradaptasi, cepat mengadopsi hal baru dan cepat mengejar ketinggalan.
inilah kunci suksesnya negara untuk menjadi bangsa pemenang, bangsa yang berdaya saing tinggi, melakukan reformasi sistem yang sejalan kecepatan teknologi dan informasi, dan bila landscape kehidupan sudah berubah sedemikian drastisnya, birokrasi harus didorong melalui transformasi yang fundamental, cara tercepat yang dapat ditempuh adalah melalui pembangunan zona integritas.


zona integritas merupakan miniatur dari implementasi reformasi birokrasi serta merupakan Target capaian Program 100 hari Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, MSI, dalam pembangunannya terdapat enam komponen pengungkit yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas publik dan dua komponen hasil yaitu terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari kkn dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang harus dicapai semaksimal mungkin. dengan terbangunnya zona integritas, maka target-target dalam roadmap reformasi birokrasi dan 100 hari Kapolri dalam rangka transformasi Pelayanan Publik secara otomatis dapat tercapai
tahun 2021 ini merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2024. dalam tahapan ini, pemerintah menargetkan terwujudnya “birokrasi berkinerja tinggi” melalui tiga sasaran yakni birokrasi yang efektif, efesien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
seluruh aparatur negara, baik bhayangkara polri, prajurit tni maupun asn pada kementrian/lembaga, pemerintah pusat hingga daerah, sejatinya dan hakikatnya adalah alat negara, perpanjangan negara untuk hadir melayani di tengah masyarakat, dan menjalankan program negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
maka, framework kita harus utuh, bahwa pengabdian terbaik kepada masyarakat harus dilandasi oleh perubahan paradigma birokrasi yang semakin modern dan profesional, bukan terkungkung pada sesuatu yang kaku, patologis, tradisional apalagi tidak merespon perkembangan zaman.
perubahan-perubahan itu harus menyeluruh dari kepala sampai telapak kaki, dari pejabat pimpinan tinggi sampai level pelaksana. bukan berubah karena mengikuti keadaan semata, tapi berubah karena kesadaran. berubah sebagai manifestasi komitmen untuk melayani, dari seluruh jajaran organisasi sampai kepada unit-unit terkecil
pada skala global saat ini, indonesia dan dunia sedang menghadapi perubahan yang cepat di industri 4.0 (four point zero) yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. untuk itu, kita sebagai aparatur pemerintahan dan masyarakat Papua Barat wajib mendukung upaya-upaya yang telah diprogramkan oleh pemerintah agar indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya.
mewujudkan kondisi tersebut bukan hal yang mudah, namun juga bukan suatu hal yang mustahil. tiap-tiap instansi pemerintah perlu membangun komitmen bersama dan melakukan perubahan secara terstruktur, mulai dari membangun budaya kerja, memangkas birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan profesionalisme sdm, serta melakukan pengawasan secara efektif.
dengan momentum acara hari ini, kami bertekad, ke depan Polda Papua Barat selaku pelaksana tugas dan wewenang polri di wilayah Papua barat dapat menggali lebih dalam apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat Papua barat khususnya pelayanan polri yang ada di polda Papua Barat, sehingga aparatur harus menjauhkan diri dari sikap dan tindak sebagai “penguasa”.

Polri tumbuh dan berkembang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, prinsip tersebut juga sejalan dengan paham kepolisian di semua negara yang disebut new modern police philosophy, yakni “vigilant quiescant” (kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram).
selanjutnya, dengan memohon ridho tuhan yang maha kuasa, dengan ini saya mewakili seluruh personel polda Papua Barat, mencanangkan pembangunan zona integritas 11 ( Sebelas ) Satker mapolda Papua Barat menuju wilayah bebas dari korupsi (wbk), Lingkup Birorena, Ditlantas, Ditintelkam, Polres Manokwari, Sorong Kota, Sorong Aimas, Fak fak, Raja Ampat, Kaimana, Teluk wondama, Teluk Bintuni Tutup Brigjen Pol Petrik Renwarin

Pos terkait